KUALATUNGKAL - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Amirul Mukminin dilaporkan ke polisi. Tuduhannya, melakukan penipuan terkait seleksi CPNS. Kasus dugaan penipuan ini dilaporkan Ruslan (58), orang tua pelamar ke Polres Tanjab Barat, Sabtu (25/12) lalu, dengan nomor laporan: STPL/B1/278/XII/2010SPK.
Dalam laporan tersebut, Ruslan mengaku telah dibohongi oleh Amirul Mukminin yang mengurus anaknya masuk PNS. Pelapor mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp 20 juta (dua tahap) kepada AM untuk biaya pengurusan administrasi di BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dalam laporannya, Ruslan juga menyebutkan saksi penyerahan uang itu, yakni Indra Pordiansyah SE (33), anak kandung terlapor. Ruslan menceritakan, beberapa waktu lalu, dia menghubungi Amirul Mukminin untuk minta bantu mengurus anaknya masuk pegawai negeri sipil (PNS). Ruslan pun mengadakan pertemuan dengan Amirul Mukminin beberapa kali di kediamannya di Jambi dan di rumah dinas di Jalan Manunggal, Kualatungkal.
Untuk diketahui, Ruslan dan Aamirul Mukminin adalah teman akrab sejak tahun 1980-an. Menurut Ruslan, Kepala BKD Tanjab Barat itu pun berjanji akan membantu Indra dalam penerimaan CPNS. Dan sudah menganggap, Indra sebagai anak sendiri. Pada 25 Oktober 2010 lalu, pensiunan PNS ini menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta kepada Amirul Mukminin sebagai biaya administrasi untuk mengurus ke BKN.
Saat menyerahkan uang itu, disaksikan oleh anak Ruslan sendiri, yaitu Indra dan istri terlapor di kediamanannya, di Buluran Kota Jambi. Uang itu langsung diserahkan kepada istri Amirul.
Selanjutnya, yang Rp 10 juta lagi diserahkan langsung Ruslan di rumah dinas Kepala BKD Tanjab Barat tersebut, di Jalan Manunggal, Kualatungkal. Uang tambahan itu dia serahkan karena sebelumnya, Amirul Mukminin menelepon Indra. Dia mengatakan, uang itu masih kurang untuk mengurus administrasi di BKN. Ruslan menyerahkan tambahan itu pada tanggal 3 Desember 2010.
Namun, saat pengumuman hasil tes tertulis (kelulusan), ternyata nama Indra tidak muncul di daftar pengumuman kelulusan CPNS. Penasaran dengan pengumuman itu, lelaki yang baru pensiun 2009 lalu itu mencoba menghubungi Amirul Mukminin. Namun, saat ditemui di kantor maupun di rumah dinasnya, Amirul tidak berada di tempat. Ruslan yang mengaku kecewa dan dizolimi akhirnya melaporkan peristiwa itu ke Polres Tanjab Barat.
“Saya merasa dibohongi oleh dia (Kepala BKD). Padahal saya ini adalah kawan lama dan sudah seperti keluarga sendiri. Apa salahnya, kalau dia datang ke rumah, memberitahu anak saya tidak lulus. Sebaliknya, saat ditelepon, tidak diangkat sejak pengumuman PNS lalu,” kata Ruslan, saat ditemui di kediamannya, kemarin (26/12).
Mantan PNS di Kantor Dispenda Kabupaten Tanjab Timur itu menuturkan, dalam menyerahkan uang itu memang tidak disertai tanda terima (kuitansi). Dia juga mengakui, awalnya Amirul Mukminin tidak menentukan berapa besaran dana untuk biaya pengurusan administrasi di BKN.
“Saya ini mantan pegawai, jadi ngertilah bagaimana proses masuk pegawai. Tapi memang saya awalnya minta tolong. Apalagi saya dan kepala BKD itu sudah seperti keluarga sendiri. Dan dia pun memang tidak menentukan besar dananya. Hanya untuk biaya mengurus administrasi di BKN,” katanya.
Karena sudah dikecewakan, Ruslan berharap kepada pihak kepolisian menindaklanjuti laporan itu. “Saya ini orang tua, tapi masih dibohongi. Harga diri saya diinjak-injak. Sebelumnya, dia bersedia membantu, dan dia juga mengatakan sudah menganggap Indra anak sendiri. Apalagi, dia sudah terbiasa membantu orang lain,” kata bapak empat anak itu sembari menirukan perkataan kepala BKD Tanjab Barat.
Kapolres Tanjab Barat AKBP Mintarjo, melalui Kabag Ops Kompol Edy Anwar membenarkan adanya laporan tindak pidana penipuan dengan pelapor atas nama Ruslan. Menurut dia, sebagai terlapor adalah Kepala BKD Tanjab Barat, dan satu orang saksi yang merupakan anak kandung terlapor.
Laporan tersebut, kata Edy, akan ditindaklanjuti. Pihak-pihak terkait akan diperiksa dalam waktu dekat ini. “Laporan sudah kita terima dan kita akan memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya. “Kita akan menelusuri laporan dari saudara Ruslan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKD Tanjab Barat Amirul Mukminin belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui nomor ponselnya, 085266007xxx menunjukkan nada tidak aktif. Begitupun saat wartawan Harian Tanjab (Jambi Independent Group) ini mengirimkan pesan singkat (SMS), namun tidak ada balasan.
BKD Merangin Di-deadline Satu Pekan
Di bagian lain, BKD Merangin diberi batas waktu (deadline) satu pekan oleh Pimpinan Cabang Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PC GMPI) dan Karang Taruna Merangin membeberkan nilai asli hasil tes tertulis CPNS Merangin yang dikeluarkan ITB. Informasi terakhir dari PC GMPI dan Karang Taruna Merangin, mereka sudah meminta secara tersurat maupun secara lisan kepada pihak BKD. Namun, hingga kemarin belum ada jawaban resmi.
“Surat permohonan sudah kami layangkan 23 Desember lalu. Ini kami lakukan untuk menjembatani aspirasi warga Merangin yang meragukan kemurnian hasil CPNS,” kata Damsir Karim, pengurus PC GMPI Merangin.
“Mensikapi persoalan ini, kami sepakat men-deadline BKD Merangin, dengan memberikan batas waktu satu pekan ke depan, sejak surat permohonan dilayangkan pihaknya,” kata Abu Hakim, Ketua Karang Taruna Merangin, menambahkan.
Jika sampai batas waktu yang mereka tetapkan, BKD belum juga menyerahkan nilai hasil tes asli dari ITB (bukan fotokopi), mereka mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Sebagai bentuk keseriusan mereka, kata Damsir, mereka sudah menyiapkan pengacara untuk menangani persoalan ini.
“Gugatan kita berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Indikasi tak beresnya penerimaan CPNS Merangin cukup sarat lantaran banyaknya keluarga pejabat yang lolos. Kemudian, salah seorang peserta tes yang tahun sebelumnya bermasalah, Muji Slamet diketahui lulus dalam seleksi tahun ini. Berbagai kejanggalan di atas patut dicurigai,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Merangin Suhaibi, hingga kemarin belum memberikan jawaban resmi terkait berbagai tudingan miring tersebut. Meksi beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak diangkat. Short Message Service (SMS) yang dikirim ke nomor ponselnya 081274919XXX, juga tidak dibalas.
Pemda Diminta Umumkan Nilai Tes CPNS
Meski pengumuman skor tes CPNS belum ada aturannya, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) tetap meminta pemda sebagai penyelenggara seleksi untuk mengumumkannya. Tujuannya, untuk meminimalkan celah kecurangan dalam proses seleksi CPNS.
“Jadi bukan hanya nama-nama saja yang diumumkan. Sebaiknya disertakan dengan nilai juga," ujar Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, kemarin (26/12).
Menurut Ramli, imbauan itu telah disosialisasikan pada seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menjadi mitra pemda dalam pelaksanaan penerimaan CPNS. “Memang di dalam PP belum dicantumkan soal pencantuman nilai tes CPNS. Yang baru diatur itu tentang kewajiban para rektor memasukkan hasil tes CPNS, mulai nomor, nama, nilai serta perangkingan ke BKN juga selain ke pemda. Ini sebagai gawang pusat untuk menghindari kecurangan di daerah,” tuturnya.
Namun mengingat banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan pemda, pemerintah pusat pun meminta untuk mengumumkan nilainya juga. Ramli menambahkan, pihaknya sedang merumuskan grand design untuk penerimaan CPNS. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan ketentuan mengingat di dalam bentuk PP agar pemda wajib mencantumkan nilai disamping nama serta rangking hasil tes CPNS.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita bahas bersama DPR RI, agar ketentuan ini bisa segera ditetapkan dan diberlakukan,” pungkasnya.(nik/ctr/jpnn)
