BUNGO – Hingga batas akhir pengembalian berkas CPNS yang dinyatakan lulus ujian tertulis yakni tanggal 27 Desember 2010, ternyata CPNS di Kabupaten Bungo masih ada yang tidak mengembalikan berkas.
Mereka yang tidak mengembalikan dan melengkapi berkas CPNS, menurut Kepala BKD Ridwan, dinyatakan gugur.Data yang disampaikan BKD Bungo, ada 4 CPNS yang tidak mengembalikan berkas hingga pukul 16.00 WIB, Senin kemarin (27/12). Mereka adalah Salma Susanti jurusan S1 IAIN untuk formasi guru Agama Islam Sekolah Dasar, Monika Oktariza jurusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia untuk formasi guru Bahasa Indonesia SMA. Dua CPNS lagi yang tidak melengkapi berkas akhir adalah Irna Febriando jurusan D3 formasi Sanitarian dan Engsi Novita jurusan D3 formasi Asisten Farmasi. Hingga pukul 18.00 WIB, data keempat CPNS ini tidak ditemukan ditumpukan data-data CPNS yang dinyatakan lulus.
Mereka yang tidak mengembalikan dan melengkapi berkas CPNS, menurut Kepala BKD Ridwan, dinyatakan gugur.Data yang disampaikan BKD Bungo, ada 4 CPNS yang tidak mengembalikan berkas hingga pukul 16.00 WIB, Senin kemarin (27/12). Mereka adalah Salma Susanti jurusan S1 IAIN untuk formasi guru Agama Islam Sekolah Dasar, Monika Oktariza jurusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia untuk formasi guru Bahasa Indonesia SMA. Dua CPNS lagi yang tidak melengkapi berkas akhir adalah Irna Febriando jurusan D3 formasi Sanitarian dan Engsi Novita jurusan D3 formasi Asisten Farmasi. Hingga pukul 18.00 WIB, data keempat CPNS ini tidak ditemukan ditumpukan data-data CPNS yang dinyatakan lulus.
Menurut Yeni, panitia CPNSD BKD, berkas keempat CPNS ini masih terus dicari dan diperiksa, siapa tahu tertumpuk di tempat lain. ‘’Jika memang tidak ditemukan, maka BKD akan memanggil dan menyurati mereka untuk mengonfirmasikan soal ini, kenapa tidak melengkapi data akhir,” ujar Yeni. Sementara itu, semua calon yang sudah melengkapi data akhir, juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit H Hanafi Bungo dan hasil tes kesehatan semua peserta dinyatakan baik semuanya. “Kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya semua sudah kita sampaikan langsung ke BKD, tampaknya baik-baik semua,” kata salah seorang pegawai RSU Hanafi usai menyerahkan berkas ke BKD Bungo.
Hasan Efendi salah satu Kabid di BKD menyatakan, jika ada CPNS yang tidak melengkapi berkas akhir, pihak BKD tidak bisa menggantikannya dengan orang lain alias disisipkan nama orang lain. Namun jika CPNS yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri, maka akan diganti dengan nama yang memiliki nilai di bawah alias nama yang berada di urutan berikutnya.
‘’Kita tak bisa lakukan penyisipan, karena sistim sisip itu tidak ada di BKD, jika ada CPNS yang tak melengkapi bahan, namun mereka tidak menyampaikan surat pengunduran diri, maka yang naik di BKN pusat, formasi yang bersangkutan kosong dan tak bisa digantikan dengan nama lain,” jelas Hasan.
Sementara itu, kisruh dugaan banyaknya penyelewengan dalam penerimaan CPNS Bungo 2010 terus meruncing. Sebelumnya pihak penyidik kepolisian Polres Bungo mulai mendalami kasus CPNS ini dan kini Polisi masih mengumpulkan data-data. Selain kepolisian, pihak DPRD Bungo melalui komisi I juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam penerimaan CPNS, di antaranya Sekda Bungo selaku ketua panitia dan juga pihak Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Bungo sebagai penyelenggara.
Pernyataan bakal dipanggilnya Sekda Bungo Khaidir Saleh dan kepala BKD Bungo Ridwan Is ini disampaikan Hendri Novriza anggota komisi I Bungo. Menurut Hendri, surat pemanggilan sudah dilayangkan dan direncanakan, mereka akan dimintai konfirmasinya Selasa (hari ini). Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Bungo (AMB) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Bungo-Jambi dan Himpunan Mahasiswa Islam Bungo, sekitar pukul 14.00 WIB, Senin kemarin (27/12) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Bungo. AMB menuntut dan meminta DPRD Bungo untuk menolak RAPBD 2011, karena RAPBD 2011 tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Menuntut Pemerintah Bungo untuk mengulang pelaksanaan tes CPNS, karena tes CPNS yang baru digelar syarat dengan kecurangan.
Meminta pihak penegak hukum, Kejaksaan ataupun kepolisian untuk mengusut dugaan penyelewengan APBD dan juga penerimaan CPNS yang diduga syarat dengan korupsi dan nepotisme. Meminta KPK RI mengusut dugaan penyelewengan APBD Bungo, dan tuntutan terakhir AMB adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Bungo untuk segera membayarkan uang makan PNS yang tertahan dan juga gaji honorer serta perangkat desa yang belum dibayarkan pemerintah.Anggota Dewan yang hadir hanya mampu menampung aspirasi dan tuntutan mahasiswa dan akan membawanya dalam rapat dewan
